RSS

Tag Archives: partai politik aceh

Perkembangan Partai Politik di Aceh

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

 

Dalam politik Indonesia kontemporer, peranan partai-partai politik dalam kehidupan kenegaraan menjadi meningkat, terutama sejak pemilu 1999. Pemilu 1999 digelar begitu cepat, pasca berhentinya Soeharto sebagai Presiden RI untuk ketujuh kalinya oleh MPR RI dalam sidang umum MPR 1997. Disain sistem politik Indonesia dibawah UUD 1945 memang menempatkan lembaga kepresidenan sebagai kekuatan paling penting, sekalipun presiden merupakan mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Dalam dua periode, yaitu periode kekuasaan Pemimpin Besar Revolusi (Soekarno) dan kekuatan Bapak Pembangunan (Soeharto), tatanan kehidupan berbangsa-negara kita sebagai bangsa merdeka modern dilakukan secara amat individual, tetapi diatas dasar dan kehendak konstitusi.

Sebagai pusat kekuasaan dengan jaringan yang kuat di kalangan militer, bisnis dan politik, kejatuhan Soeharto menyisakan kelompok-kelompok kepentingan yang beragam. Tidak ada kelompok oposisi yang besar yang langsung bisa menjadi kekuatan manyoritas sebagai penggantinya. Konflik dan persaingan berlangsung terbuka atau secara diam-diam disekitar lingkaran dalam dan luar soeharto. Posisi partai-partai politik begitu lemah sepanjang kekuasaan Soeharto, kecuali seputar tahun 1970-an, menimbulkan kerumitan tersendiri dalam memulai proses yang dikenal sebagai transisi awal demokratisasi.

Dalam masa pasca Seoharto, terjadi beragam anomali politik, kekisruhan, sampai proses peradilan yang panjang menyangkut sengketa pemilu 1999. Anomali demokrasi pun berlangsung sepanjang proses transisi demokrasi periode 1999 sampai sekarang. Proses transisi itu juga beriringan dengan oligarki kepartaian dalam bentuk yang paling telanjang, baik dalam politik nasional maupun politik lokal. Intervensi elitelit politik terus menerus terjadi, mulai dari proses pengangkatan presiden dan wakil presiden, penyusunan menteri-menteri kabinet, pengiriman mosi tidak percaya kepada prsesiden, sampai kepada pengajuan calon-calon pemimpin kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota). Elitelit politik mengalami masa kejayaan, sehingga terus menerus memonopoli kekuatan dan wacana pemberitaan di media massa.

Namun, era transisi demokrasi yang memanjakan kedudukan kalangan politisi, lalu memperkuat peran partai-partai politik, sembari juga juga mulai mengamputasi kedudukan militer dan polisi dalam fungsi-fungsi kekaryaan, tidak lantas meningkatkan kinerja dari partaipartai politik. Kalangan politisi mengalami euforia, kebersorakan, sebagai agen-agen kekuasaan pada hampir semua cabang eksekutif, legislatis dan yudikatif, kehidupan demokrasi memang tumbuh, terutama kalangan politisi. Sejak kejatuhan Soeharto sangat sulit bagi siapapun untuk berunding secara aman, tanpa tekanan uang atau kekerasan. Sementara, masyarakat tidak mempunyai pengaruh.

Demokrasi kita sudah berjalan semenjak dihitung dari pelaksanaan Pemilu 1999 yang lalu. Tentu saja ini merupakan umur yang relatif muda untuk sebuah system pemerintahan. Wakil rakyat di MPR tahun ini menjalankan tugas yang cukup mirip dengan tugas Konstituante, yakni menetapkan sebuah konstitusi untuk republik ini. Tentu saja, pada tahun 1950-an, kerja wakil rakyat itu lebih raksasa karena ingin membuat konstitusi baru, sementara tugas MPR kita dalam sidang tahunan beberapa bulan yang lalu adalah mengamendemen pasal-pasal dalam UUD 1945. Tetapi, tidak adanya kekuatan signifikan di parlemen untuk betul-betul membuat konstitusi baru merupakan suatu perkembangan penting juga bagi demokrasi kita, karena kalau konstitusi baru yang diinginkan, belum tentu hasilnya semulus yang dicapai itu.

Kalau dilihat dari sisi yang sempit ini, walapun sangat penting, kita punya harapan dan optimisme dengan demokrasi kita. Namun, demokrasi bukan hanya masalah konstitusi, tapi juga dukungan masyarakat luas terhadap konstitusi itu. Juga dukungan masyarakat luas terhadap nilai-nilai dan prosedur demokrasi. Kalaupun kita berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, demokrasi kita dapat dipertahankan kalau masyarakat luas punya sikap positif terhadap prinsip-prinsip dan prosedur demokrasi.

Dalam prinsip demokrasi di antaranya terdapat unsur-unsur mayoritarianisme: bahwa kekuatan mayoritas pada akhirnya diterima sebagai penentu kepemimpinan dan kebijakan publik. Karena itu, asas kompetisi atau persaingan politik dari berbagai kelompok kepentingan lewat dukungan mayoritas untuk jabatan-jabatan publik strategis menjadi mutlak. Tapi, bersamaan dengan itu, ada komponen lain yang sama pentingnya, yakni civil liberty. Ini berupa, misalnya, pengakuan atas hak-hak politik yang sama bagi minoritas, atau sikap toleran terhadap kelompok yang tak disukai bahwa ia sebagai bagian dari sebuah bangsa sehingga punya hak politik yang sama. Dua unsur demokrasi ini harus ada dan hidup di hati publik kita. Civil liberty, terutama toleransi politik di tingkat elite maupun massa, sangat membantu bagi stabilnya sebuah demokrasi.

Bisa saja partai nasional tidak berkembang didaerah tertentu karena tidak bisa bersaing dengan partai politik lokal. Hal ini membantu membuat jumlah partai politik tidak begitu besar. Kalau melihat hasil Pilkada yang berlangsung di Aceh dan perkembangan semakin mengentalnya pengaruh tokoh-tokoh GAM dalam masyarakat di sana, maka pembentukan partai lokal merupakan ancaman bagi partai politik nasional yang ada, seperti Golkar, PPP, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PAN, PKB, PKS dll.

Bisa-bisa partai lokal mendominasi bila mereka mampu mendekatkan diri dengan rakyat, terutama sekali Partai GAM yang didominasi petinggi-petinggi GAM yang keberadaannya kian berakar ke bawah Justru itu, pemerintah pusat perlu mewaspadai berdirinya partai-partai lokal, terutama GAM yang menggunakan lambang bendera perjuangan mereka sehingga terkesan Partai GAM masih ngotot dengan perjuangannya sejak tiga dasawarsa lalu. Tidak lagi dengan mengangkat senjata, tetapi kini lewat jalur politik.

 

 

1.2  Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah:

  1. Penulis ingin mengetahui bagaimana perkembangan partai politik lokal di Aceh
  2. Penulis ingin mengetahui kaitan antara kemerdekaan berpolitik di Aceh dengan semangat rakyat Aceh untuk berkontribusi dalam perkembangan partai di Aceh

 

1.3  Tujuan Penulisan

 

Sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini antara lain:

  1. Untuk mengetahui proses perkembangan partai politik lokal di Aceh
  2. Untuk mengetahui penyerapan aspirasi masyarakat Aceh oleh partai politik lokal di Aceh.

 

 

1.4  Metode Penulisan

 

Dalam penelitian makalah ini penulis menggunakan metode sejarah (Notosusanto, 1978:11), yaitu heuristic, kritik dan interprestasi serta pengkisahan. Yang dimaksud dengan heuristic adalah pengumpulan dan pencarian sumber sejarah atau dokumen, dan isinya yang kemudian dikaji agar dapat dipercaya kebenarannya. Seleksi terhadap sumber tadi dilakukan dengan cara kritik intern maupun kritik ekstern, guna melahirkan suatu penulisan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, atau apa yang dikenal dengan sejarah analitis kritis. Lalu membuat interpretasi dan dilanjutkan dengan penyusunan atau pengisahan. Pendekatannya adalah dengan Library Research (Penelitian Kepustakaan).

 

BAB II

SEBAB MULA PARTAI POLITIK LOKAL

 

 

2.1    Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Daud Beureueh tetap yakin bahwa rakyat Aceh bisa menyusun kekuatan dan membangkitkan moral perlawanannya sendiri. Bagi Daud Beureueh, Darul Islam Aceh bias bangkit dan terus berjuang melanjutkan revolusi Aceh. Padahal, sesungguhnya saat itu tak mudah bagi Daud Beureueh untuk melawan Soekarno. Para tokoh Darul Islam banyak yang menyerah pada waktu itu. Sehingga kabinet Negara Bagian Aceh tinggal hanya 10 menteri, yang lainnya telah menyerah ke pangkuan Republik Indonesia. Tokoh-tokoh muda DII/TII tetap mendukung perjuangan Darul Islam.

Daud Beureueh pun masih mempunyai semangat untuk melanjutkan DII/TII tersebut. Untuk meyakinkan pasukannya dan sekaligus untuk mengkonsolidasikan kekuatan perlawanannya, Daud Beureueh memproklamasikan berdirinya negara Republik Islam Aceh. Peristiwa ini ternyata mampu menjadi momentum membangkitkan semangat perlawananrakyat Aceh pada Soekarno. Di bawah pimpinan Daud Beureueh, segala unsur masyarakat Aceh bersatu, kecuali segelintir orang yang merasa sakit hati yang masih tersisa, ataupunkeluarga dekat kaum kontra revolusioner yang telah menjadi korban

Dengan adanya proklamasi Republik Islam Aceh ini perlawanan rakyat Aceh pun menjadi terpisah dengan berbagai perlawanan rakyat di daerah lain. Aceh bukan lagi menjadi bagian dari perlawanan DI/TH. Bagi Daud Beureueh perjuangan Republik Islam Aceh adalah perang dan perjuangan jihad di bumi Aceh dan untuk rakyat Aceh semata. Di awal-awal pemberontakan, kaum pemberontak menguasai hampir seluruh Aceh.47 Proklamasi ala Daud Beureueh ini berbuntut pada perebutan kekuasaan di daerah pedesaan. Suasana di seluruh daerah Aceh terasa sangat revolusioner.

Rakyat Aceh seakan tengah menyusun suatu perang sabil terhadap kafir (kafee). Semua ini karena berkembang persepsi bahwa pemerintahan Soekarno telah mengkhianati rakyat Aceh. Rakyat menyaksikan secara langsung pemerintahan Soekarno yang telah banyak merugikan masyarakat Aceh, yang hanya memberikan janji-janji manis kepada rakyat Aceh. Ketika rakyat melakukan perlawanan sengit, pemerintah Soekarno menjawabnya dengan pendekatan senjata.

Bekal persenjataan yang sangat minim pun menghambat perlawanan rakyat Aceh pada saat itu. Mereka kesulitan menguasai daerah-daerah yang sudah direbut. Pasukan Daud Beureueh selalu berhasil dihalau oleh pasukan TNI. Walaupun demikian, mereka selalu berupaya melakukan perang gerilya di berbagai pedesaan. Hingga sebelum akhirnya sejarah Republik Islam Aceh, pasukan Daud Beureueh hanya solid di kawasan hutan dan pedesaan Aceh Pidie dan Aceh Utara. Lemahnya kekuatan militer dan minimnya persenjataan ini menjadikan pasukan Republik Islam Aceh lemah, jenuh dan agak frustrasi.

Gerakan Aceh Merdeka diproklamirkan pada 4 Desember 1976, disebuah Camp kedua yang bertepatan di Bukit Cokan, Pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie.49 Nazaruddin menyebutkan bahwa pada tanggal tersebut muncul sebuah gerakan bawah tanah yang memproklamirkan Aceh Merdeka yang tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka oleh sekelompok intelektual Aceh. Pendirian negara ini merupakan pengelaman kedua di Aceh,setelah pada 21 September 1953 Ulama Aceh Daud Beureueh Menggabungkan Aceh ke dalam Gerakan Darul Islam.

Proklamasi GAM yang sederhana, dilakukan disuatu tempat, menandakan bahwa pada awal-awalnya,gerakan ini adalah gerakan bawah tanah, yang dilakukan secara diam-diam. Isa Sulaiman menyebutkan fase awal pembentukan GAM 1976-1980 adalah fase konsolidasi kelompok, bukan fase perang senjata.51 Pada mulanya, gerakan ini dialkukan oleh Hasan Tiro melalui pendekatan kekeluargaan/ kekerabatan setelah adanya komunikasi dengan beberapa tokoh DI/TII di masa Daud Beureueh seperti Tgk Zainal Abidin Tiro yang masih keluarganya.

Sebelum Hasan Tiro memproklamirkan Aceh Merdeka 1976, ia sebelumnya telah terlibat dalam peristiwa DI/TII, khusunya di Luar – Negeri Amerika Serikat. Tulisan-tulisan tentang Indonesia, mengisyaratkan pemikiran Hasan Tiro dan gagasan yang dipikirkan tentang Aceh Merdeka. Negara Aceh yang ingin dibentuk adalah Negara Aceh pada zaman Iskandar Muda, dimana Aceh mengalami kejayaan dan kemakmuran. Konsepsi Negara Aceh seperti itu, sesungguhnya sudah sangat lama ada dalam benak Hasan Tiro.

Selain hal itu, Hasan Tiro juga menulis sebuah tulisan tentang Demokrasi untuk Indonesia (1958). Pandangan Hasan Tiro di antaranya adalah :

  1. Pancasila bukan filsafat, suatu ideologi yang hidup dalam masyarakat indonesia. Oleh karena itu ia berpendapat bahwa Islamlah yang dijadikan filsafat atau ideologi negara.
  2. Menolak bentuk ketatanegaraan Indonesia yang unitaris, karena bentuk itu menimbulkan dominasi suku. Ia lebih memilih negara federal yang pembagian daerahnya berdasarkan suku bangsa.

 

Tumbuhnya kelompok separatisme GAM di Aceh tidaklah lahir dalam arena yang kosong, tetapi berkaiatan dengan dinamika politik, ekonomi, sosial dan pembangunan di Aceh yang menjadi latar belakangnya. Selain itu, tumbuhnya GAM di Aceh juga tak luput dari begiru banyaknya kepentingan aktor-aktor lain di balik peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi, apabila dirumus dari aspek asal usul perkembangannya.

 

2.2    Upaya Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Di Aceh

Masyarakat Aceh yang sebagian besar pada waktu itu menghendaki adanya referendum bagi Aceh seperti yang diberikan oleh Presiden B.J. Habibie dalam menyelesaikan kasus Timor Timur. Namun tuntutan ini tidak memperoleh tanggapan dari pemerintah. Ketika Presiden B.J. Habibie mengunjungi Aceh pada 26 Maret 1999, beliau membuat sembilan janji

kepada rakyat Aceh. Atas kekerasan yang terjadi di Aceh, Presiden B.J. Habibie meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh. Ia juga memerintahkan agar aparat keamanan tidak melakukan tindak kekerasan dan pertumpahan darah. Selanjutnya Presiden di Masjid Baiturrahman Aceh memberikan janji kepada rakyat Aceh dengan perincian sebagai berikut:

  1. Melanjutkan program pembebasan narapidana yang terlibat aksi politik 1989-1998.
  2. Meminta pemerintah daerah Aceh untuk membongkar kuburan massal korban DOM dan menguburkan kembali sesuai syariat Islam dengan segala biaya di tanggung pemerintah. Memberikan bangtuan kesejahteraan dalam bentuk beasiswa bagi anak yatim, penyaluran kredit usaha, modal kerja atau bantuan lainnya kepada para janda, korban perkosaan, cacat dan bentuk rehabilitas ekonomi maupun rehabilitas social lainnya.
  3. Merehabilitas dan membangun kembali bangunan-banguan desa-desa bekas wilayah operasi keamanan, termasuk rehabilitas mental spritual bagi semua ekses operasi keamanan.
  4. Meningkatkan mutu pendidikan di Aceh, antara lain dengan meningkatkan status madrasah swasta menjadi negeri, memberikan fasilitas yang memadai, mendirikan madrasah aliyah unggulan, memberikan lahan untuk praktik dan usaha Unsyiah, IAIN dan Pesantren.
  5. Menghidupkan kembali jaringan kereta api di Aceh.
  6. Mengembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang.
  7. Memperpanjang landasan pacu Bandara Iskandar Muda.
  8. Mengangkat 2.188 anak-anak korban DOM menjadi Pengawai Negeri Sipil tanpa testing. Wacana untuk pemberian syariat islam dan khususnya Aceh juga digagas pada masa era pemerintahan B.J. Habibie.

 

Gagasan ini dituangkan pada Undang-Undang N0 44 Tahun 1999 yang mengatur peneyelengaraan keistimewaan Aceh. Pasal 1 meneyebutkan bahwa keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Pada tanggal 8 November 1999 diadakan Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU MPR) di Banda Aceh. Sebagian masyarakat Aceh menuntut untuk Akhirnya pada 11 April 2001, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Intruksi Presiden Nomor IV Tahun 2001 tentang langkah-langkah menyeluruh dalam penyelesaian kasus Aceh.

Menurut inpres ini, pendekatan yang harus dilakukan untuk menyelesaiakan maslah Aceh adalah melalui politik, ekonomi, sosial dan hukum dan ketertiban masyarakat, Kedua inpres ini isinya sama tentang langkah-langkah menyeluruh dalam penyelesaian kasus Aceh, baik di bidang ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Langkah ini dianggap sebagai antitesis dari langkah yang dibangun oleh Presiden Abdurrahman Wahid, khusunya ketika ada jeda kemanusiaan I dan II hingga moratorium. Upaya itu sebagai suatu cara untuk menghentikan permusuhan dalam bentuk cease fire (gencatan senjata) tetapi di sisi lain operasi-operasi keamanan pun terus dilakukan.

Upaya untuk menumpas pemberontakan GAM, baik di masa Presiden Abdurrahman Wahid maupun Megawati, tampaknya kurang membuahkan hasil. Sejumlah faktor menjadi kendala, pertama infrastruktur pembangunan tidak berjalan dan pemerintah daerah tidak bekerja secara maksimal. Pemerintah daerah tidak berkerja karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan bagi mereka.

Kedua, masih kentalnya pendekatan operasi-operasi keamanan dalam menyelesaikan konflik Aceh. Ketiga, kebijakan yang sifatnya untuk membangun ekonomi sulit dilaksanakan karena pemerintahan daerah lumpuh, akibat konflik yang berlarut-larut. Keempat, walaupun telah ada gencatan senjata pada maa Megawati Soekarnoputeri melalui CoHA antara Pemerintah RI dengan GAM, Namun butir-butirnya sulit diimplemtasikan di lapangan.

 

 

BAB III

PARTAI LOKAL SEBAGAI PERWAKILAN RAKYAT ACEH

 

3.1 Partai Lokal Aceh: Transisi Terakhir

Salah satu butir kesepakatan dalm kesepakatan damai Helsinki adalah partai lokal. Butir 1.2.1. (Partisipasi Politik) MoU Helsinki tertulis:

 

Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penendatangan Nota Kesepahaman ini, pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan Nasional. Memahami aspirasi masyarakat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintahan RI dalam tempo satu tahun, atau paling lambat18 bulan sejak penandatangan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan DPR. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.

 

Produk hukum sebagai implementasi butir di atas adalah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh. Respon masyarakat Aceh tentang keberadaan partai politik lokal positif. Survei Lembaga Suvei Indonesia (LSI) pada 28 Juli – 2 Agustus 2005 dan Maret 2006 menunjukkan manyoritas masyarakat Aceh mendukung pembentukan partai politik lokal. Keberadaan partai lokal ini sudah pernah dilontarkan pakar politik Indonesia dari Ohio State University, Prof William Liddle berpendapat : Saya tentu maklum bahwa partai lokal tidak dibolehkan di Indonesia, tetapi kalau ada kemauan pasti ada cara Aceh damai. Setidaknya beri kesempatan GAM ikut bersaing dalam pemilihan umum di Aceh.

Persiapan GAM mendirikan partai sudah terlihat akhir 2005. keinginan tersebut ditegaskan dalam pertemuan GAM sedunia di Banda Aceh pada 23-24 Mei 2006. Partai dibawah naungan GAM diresmikan setahun setelah pertemuan tesebut.114 Bendera dan nama GAM digadang sebagai simbol yang dijual partai. Malik Mahmud dan Muzakir Manaf ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua, jabatan sekretaris Jenderal di pegang Tengku Muhammad Nazar. Pengguanaan Pengguanaan lambang dan nama GAM menuai protes. Tidak hanya dari internal GAM, Pemerintah dan DPR menolak pengguanaan simbol tersebut. Usai peresmian secretariat partai. Kepolisian kota besar Banda Aceh menyurati pimpinan Partai GAM untuk menurunkan atau menutup plang nama dikarenakan telah melanggar perjanjian Helsinki. Menko Polhutkam Widodo AS dalam rapat kerja dengan komisi 1 DPR tegas mengatakan Partai lokal yang menampilkan atribut GAM tidak sesuai dengan semangat perdamaian Aceh.

Banyak pihak yang menaruh curiga terhadap pengguanaan nama dan lambang itu. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan nota kesepahaman. Eksistensi parpol lokal di Aceh memang tidak menjadi perdebatan yuridis lagi ketika UU No. 11/2006 (UU Pemerintahan Aceh) dan PP No. 22/2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh telah mengamanatkannya. Kehadirannya juga merupakan bagian dari road map to peace process di Aceh seperti yang tertuang dalam kesepakatan Helsinki, 15 Agustus 2005.

Pemilu 2009 merupakan arena pembuktian kekuatan bagi parlok dan alat ukur seberapa kuat parnas masih bisa bertahan untuk merebut kursi-kursi di DPRA dan DPRKDPRK di Aceh. Dengan Undang-undang No. 11 tahuh 2006 pemilu 2009 menjadi lain, kesepakatan kontestan partai politik lokal membawa nuansa baru dalam sistem demokrasi di Indonesia. Lokal di Aceh telah mengamanatkannya. Kehadirannya juga merupakan bagian dari road map to peace process di Aceh seperti yang tertuang dalam kesepakatan Helsinki, 15 Agustus 2005.119 Pemilu 2009 merupakan arena pembuktian kekuatan bagi parlok dan alat ukur seberapa kuat parnas masih bisa bertahan untuk merebut kursi-kursi di DPRA dan DPRK di Aceh.

Dengan Undang-undang No. 11 tahuh 2006 pemilu 2009 menjadi lain, kesepakatan kontestan partai politik lokal membawa nuansa baru dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kehadiran parpol lokal menjadi titian penting bagi proses transisi politik Aceh. Kehadiran parpol lokal juga cermin bahwa proses berpolitik melalui jalur kepartaian yang terjadi selama ini ( melalui parpol nasional) tidak berjalan dengan sehat.

Tentu saja konflik militer telah menyebabkan kemampuan melakukan partisipasi politik secara bebas tidak tercapai meskipun secara formal terdapat partai politik, parlemen, dan pemilu. Saat ini terlihat banyak aktifis parpol nasional dan mantan pejabat yang memilih bergabung dan membentuk parpol lokal dibandingkan memperkuat parpol nasional yang telah mapan.

 

3.2 GAM dan Partai Aceh

 

Keberanian memilih dalam konteks dinamika politik Aceh saat ini, antara lain diperlihatkan oleh GAM / KPA ketika harus mengganti nama, lambang, dan ideologi partai lokalnya kesekian kalinya. Itulah sejarah, kini sejarah itu kembali terjadi dalam konteks politik Aceh. Partai GAM kembali mengubah nama dan lambang dari Partai Gerakan Mandiri (GAM) menjadi Partai Aceh.122 Walaupun perubahan ini dilihat sebagai sejarah pahit bagi GAM pada periode pertama transformasi menjadi gerakan politik untuk memperjuangkan nasib rakyat Aceh.

Perubahan Partai GAM menjadi Partai Aceh merupakan sesuatu yang dilaksanakan dengan sangat sadar dan tulus, walaupun sebagian penganalisa politik melihat perubahan ini merupakan sesuatu tekanan dari pemerintah pusat terhadap GAM. Sehingga GAM tidak ada pilihan untuk menyelamatkan partai agar bisa lolos dalam verifikasi yang dilakukan kanwil Depkumham Aceh. Tapi pemerintah segera menerbitkan aturan baru setelah mereka melarang lambing Partai GAM. Di akhir Desember 2007, keluar Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Aturan ini menjelaskan jenis lambang daerah, kedudukan dan fungsi, desain, hingga rincian aturan penempatan lambang dan logo daerah.

Pada ayat 4 pasal 6 pada Bab Desain Lambang Daerah tercantum kalimat ini : Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain dan logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi / perkumpulan / lembaga / gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik.  Logo dan bendera organisasi terlarang maupun gerakan separatis diterangkan dalam bagian penjelasan. Yaitu , “logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku.” Motif pelarangan pun jadi jelas. Bulan sabit dan bintang merupakan lambang yang dipakai Hasan Tiro sebagai lambang pada bendera Front Pembebasan Aceh Sumatera yang diproklamasikannya pada Desember 1976. Front itu kemudian dikenal dengan nama GAM, julukan yang diberikan pemerintah terhadap gerakan kemerdekaan Aceh.

Kini Partai GAM telah menjadi Partai Aceh yang mempunyai misi mentransformasikan sekaligus membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari persepsi partai revolusi menjadi partai pembangunan. Walaupun ini bukanlah suatu perkara mudah terutama di kalangan mantan anggota GAM yang sudah terbiasa melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata kemudian berubah menjadi gerakan politik pembangunan. Memang semua ini membutuhkan waktu untuk mentransformasikan segala pemikiran tersebut. Bagi elite GAM mereka sadar peperangan yang telah dilakukan selama 30 tahun melawan pemerintah Indonesia tidak membawa hasil apa-apa kecuali kerugian jiwa dan harta benda masyarakat yang tidak berdosa.

Peperangan telah menyebabkan pembodohan terhadap generasi Aceh serta kehancuran peradaban bangsa Aceh. Realita sejarah ini yang telah dialami selama peperangan 30 tahun di Aceh. Realita ini pula menimbulkan kesadaran elite-elite GAM untuk melakukan perjuangan politik demokrasi untuk memperjuangkan masa depan Aceh yang lebih bermartabat. Bagaimana Partai Aceh mengambil semangat perjuangan dari berbagai belahan dunia, ini menjadi program partai dalam menggariskan agenda-agenda pembelaan rakyat. Dengan demikian Partai Aceh akan benar-benar menjadi partai rakyat yang menjunjung tinggi kedaulatan dan kebebasan rakyat.

Partai Aceh perlu membuka diri kepada semua elemen untuk menjelaskan visi, misi dan program partai secara terbuka. Sehingga Partai Aceh akan benarbenar menjadi satu partai alternatif bagi perjuangan rakyat Aceh. Yang lebih penting Partai Aceh harus menjadi partai yang siap mempertaruhkan segala sesuatu untuk membebaskan rakyat Aceh dari segala penindasan, kebodohan dan penderitaan. Bukan sebaliknya Partai Aceh. hanya perlu kepada rakyat pada saat berlangsungnya pemilihan umum.

Setelah wakil partai Aceh mendapat kekuasaan, mereka lupa kepada nasib rakyat yang telah memberi amanah perjuangan. Mereka telah menjadi gila kuasa. Kalau keadaan ini terjadi maka nasib rakyat Aceh tetap sama walaupun siapapun yang memerintah. Mereka tetap akan menjadi objek dan tidak pernah menjadi subjek. Cita-cita mewujudkan Aceh yang lebih aman, damai, tentram dan sejahtera akan terwujud dengan kemenangan dan kesederhanaan prilaku mereka.

 

3.3 Partai Lokal Aceh dan Pemilu 2009

 

Secara umum pemilu 2009 memang berbeda dengan pemilu 2004. namun, yang menarik nanti adalah ketika partai lokal menjadi peserta pemilu. Sehingga akan terjadi kompetisi antara partai nasional dengan partai lokal. Keberadaan partai lokal berdampak positif dalam memperkuat desentralisasi politik, memperpendek rentang kendali organisasi politik, memudahkan agregasi dan kepentingan rakyat, mempermudah saluran komunikasi politik, lebih memudahkan dalam memperjuangkan kepentingan dan identitas politik lokal dalam kebhinnekaan, serta mendorong partisipasi politik yang luas didaerah. Keberadaan partai local tidak perlu didikotomikan dengan format NKRI. Partai lokal justru bisa meningkatkan kedewasaan politik, apalagi keberadaan partai lokal mustahil dihindari ditengah rendahnya kepercayaan publik terhadap partai nasional saat ini. Bila partai lokal berafiliasi dengan partai nasional, bisa jadi partai lokal hanya perpanjangan tangan dari parati nasional. Bisa menjadi semacam onderbouw partai nasional didaerah.

Respon masyarakat Aceh tentang keberadaan partai lokal positif. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 28 Juli sampai 2 Agustus 2005 dan Maret 2006 menunjukkan manyoritas rakyat Aceh mendukung pembentukan partai lokal.136 Keberadaan partai lokal ini sudah pernah dilontarkan pakar politik Indonesia dari Ohio State University, Prof. William Liddle, berpendapat ”saya tentu maklum bahwa partai lokal tidak diperbolehkan di Indonesia, tetapi kalau ada kemauan pasti ada cara Aceh damai. Setidaknya beri kesempatan GAM ikut bersaing dalam pemilihan umum di Aceh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

4.1 Kesimpulan

 

Demokrasi adalah alat untuk menjinakkan separatisme. Demokrasi yang berkembang selama ini di Indonesia adalah demokrasi yang sarat dengan akomodasi politik. Setiap persoalan politik, semisal masalah disintegrasi dan pemberontakan, akan menemukan muaranya dalam demokrasi. Kecuali pada kelompok-kelompok aktivis separatis dan pemberontak yang tidak mau menggunakan demokrasi, setiap gerakan separatis dan pemberontakan lokal akan jinak dan lunak di dalam demokrasi.

Berdasarkan penelitian ini, jelas memperlihatkan bahwa demokrasi adalah alat untuk medomestifikasi separatisme dan pemberontakan lokal yang bukan bermotif agama. Bahkan demokrasi adalah alat untuk menghasilkan hukum baru, dalam bentuk peraturan-peraturan atau perundang-undangan. keberadaan partai politik lokal merupakan satu terobosan yang signifikan bagi upaya memperkuat partisipasi dan demokrasi. Keberadaan partai lokal menjadi jembatan politik antara masyarakat dengan elit politik, yang selama ini dapat dikatakan senjang.

 

4.2 Saran

 

Rekomendasi hasil penelitian ini adalah: GAM harus sedikit lebih sabar karena apa yang mereka tuntut sama dengan tuntutan seluruh warga masyarakat. Pemerintah sendiri tampaknya menolak tuntutan kehadiran partai lokal bukan karena alas an substansial, tetapi alasan yuridis formal (MoU) yang harus ditaati.228 Dengan demikian, kini bola ada di parlemen. Mudah-mudahan momentum ini menjadi awal terjadinya perdamaian abadi di Provinsi NAD.

 

Sumber:

DAFTAR PUSTAKA

 

Al-Chaidar, dkk, Aceh Bersimbah Darah, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.1998

…………………, Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam. Madani

Press, Jakarta. 1999

Alfian. Teuku Ibrahim, Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah, Pusat Dekumentasi dan

Informasi Aceh. Banda Aceh. 1999

………………….., Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh. LEKNAS, Jakarta, 1977

Ali, Abdullah, Gonggong et al. Aceh Merdeka Dalam Perdebatan. Citra Putra Bangsa, Jakarta,

1999

………………………………., Perang Di jalan Allah. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1987

Amal, Ichlasul. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. PT. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta.

1996.

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta,

1998

Asfar, Muhammad. Distrik Preferensial : Alternatif Sistem Pemilu di Masa Depan. Jurnal

PSPK edisi 5 tahun 2003

 
Leave a comment

Posted by on April 5, 2013 in MAKALAH

 

Tags: ,

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 723 other followers